Keamanan Maritim / Maritime Security ialah konsep yang menjadi populer dalam dekade terakhir. Negara-negara dan organiasai internasional mulai menyusun mandat dan merancang / menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya sesuai dengan interpretasi istilah Keamanan Maritim. Konsep Keamanan Maritim menjadi mengemuka pasca serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menyusun Maritime Security Policy di tahun 2004 saat menyebarnya ketakutan global akan terorisme maritim (New York merupakan kota di tepi laut).

Populernya konsep Keamanan Maritim juga didorong oleh meningkatnya perompakan / piracy di lepas pantai Somalia antara tahun 2008-2011. Meningkatnya perompakan di Sea Lanes of Communication (SLOC) internasional berpotensi menghambat / mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang pasokannya 90% dikirimkan melalui laut. Kepopuleran konsep Keamanan Maritim didorong pula dengan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) / South China Sea dan East China Sea. Negara-negara di sekitar laut tersebut mulai membangun kemampuan Angkatan Laut untuk mempertahankan klaim wilayah masing-masing sehingga timbul kekuatiran-kekuatiran akan keamanan penggunaan SLOC di kedua wilayah lautan tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan Keamanan Maritim?

Pengertian tradisional terhadap konsep Keamanan Maritim ialah pertahanan / perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (Seapower). Pada masa damai, fungsi Angkatan Laut salah satunya ialah mengamankan SLOC (melalui tindak pencegahan, pengawasan dan pengejaran / interdiction) untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Terkait dengan konsep Keamanan Maritim ialah konsep Keselamatan Maritim (Maritime Safety) yang mengatasi permasalahan keselamatan kapal, instalasi, personil / aktor profesional di bidang kemaritiman dan lingkungan laut. Organisasi internasional yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ini ialah International Maritime Organization (IMO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keselamatan Maritim mencakup standar / pengaturan pembangunan / konstruksi kapal dan instalasi maritim, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan kepatuhan prosedur-prosedur keselamatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia / pendidikan dan pelatihan di bidang Keselamatan Maritim.

Keamanan Maritim juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. 90% perdagangan internasional dilaksanakan via laut. Selanjutnya laut memiliki dan sumber daya perikanan yang melimpah. Industri perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industri yang bernilai trilyunan USD dan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia. Nilai komersial laut terus meningkat karena potensi ekonomi sumber daya lepas pantai dan pariwisata laut. Nilai ekonomi laut dibahas dalam konsep-konsep seperti “Blue Economy” Gunter Pauli dan “Blue Growth” Uni Eropa. Pada prinsipnya konep Blue Economy dan Blue Growth berusaha menghubungkan dan mengintegrasikan dimensi-dimensi pembangunan ekonomi di laut dan menyusun strategi pengelolaan berkelanjutannya. Keamanan Maritim berkaitan karena setiap upaya pengelolaan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam situasi yang aman dan terkendali.

Dalam perkembangannya Keamanan Maritim juga dikaitkan dengan Human Security. Human Security ialah proposal United Nations (PBB) Development Program (UNDP) yang menitikberatkan konsep security / keamanan kepada kebutuhan masyarakat dan bukan negara. Inti Human Security UNDP ialah food, shelter, sustainable livelihoods dan save employment. Dimensi maritim Human Security antara lain: pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (food dan sustainable livelihood), keselamatan pelaut dan nelayan (save employment), coastal community resilience (shelter).

Microsoft Word - tx1_Cu

Konsep Keamanan Maritim juga dapat dijelaskan dari ancaman-ancaman yang dihadapi, sebagai contoh ialah Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 tentang Oceans and the Law of the Sea membedakan 7 (tujuh) jenis ancaman:

  1. Piracy and armed robbery (Perompakan dan perampokan bersenjata);
  2. Terrorist acts (Tindakan-tindakan terorisme);
  3. Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal);
  4. Illicit trafficking in narcotics (penyelundupan obat-obatan terlarang);
  5. Smuggling and trafficking of persons by sea (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut);
  6. IUU Fishing (usaha perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan);
  7. Intentional and unlawful damage to the marine environment (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja).

Uni Eropa memiliki daftar yang sama dan menambahkan:

  1. Territorial maritime disputes, acts of aggression and armed conflicts between states (sengketa wilayah maritim, tindakan-tindakan agresi dan konflik bersenjata antar negara);
  2. Potential impacts of natural disasters, extreme events and climate change on maritime transport system and in particular on maritime infrastructure (potensi dampak bencana alam, cuaca ekstrim dan perubahan iklim terhadap sistem transportasi maritim dan infstruktur maritim);
  3. Conditions at sea and in the coastal zone that weaken the potential for growth and jobs in the marine and maritime sectors (kondisi di laut dan pantai yang melemahkan potensi perkembangan dan pekerjaan di sektor kelautan dan kemaritiman);
  4. Cyber attacks against shipping or maritime infrastructures (serangan siber terhadap perkapalan dan infrastruktur maritim).

Keamanan Maritim dapat coba dirumuskan melalui praktek-praktek yang sering dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana:

  1. Kegiatan terkait Maritime Domain Awareness (MDA): pengawasan melalui radar, satelit, data sharing, tracking dan sharing;
  2. Kegiatan-kegiatan di laut: patroli, pengejaran / penghadangan, pencarian dan inspeksi serta latihan;
  3. Kegiatan penegakan hukum: penangkapan, pemindahan orang yang dicurigai, penuntutan, pengadilan dan pemenjaraan;
  4. Kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan antar institusi dan aktor;
  5. Diplomasi, peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh Angkatan Laut.

Keamanan Maritim merupakan tantangan bagi kegiatan terkoordinasi antar institusi di suatu negara, semakin luas definisi Keamanan Maritim semakin luar aktor / institusi yang terlibat. Hal ini termasuk koordinasi sipil-militer karena kegiatan-kegiatan terkait Keamanan Maritim sulit dipisahkan antara kegiatan sipil dan operasi militer. Kagiatan-kegiatan Keamanan Maritim pasti akan melibatkan institusi-institusi regulator seperti Kementerian Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Penjaga Pantai, Otoritas Pelabuhan, Penjaga Perbatasan, Polisi dan Institusi Intelijen.

Keamanan Maritim dipahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan secara trans-nasional. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 menekankan pentingnya kerja sama internasional dan respon yang terkoordinasi. Keamanan maritim dipandang juga sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan cara pandang yang sama tentang Keamanan.

Strategi Keamanan Maritim

Dalam rangka mencapai visi “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, Pemerintah Republik Indonesia wajib menempatkan bidang kemaritiman sebagai prioritas utama, terhasuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) nya, baik tradisional (Sea Control, mengamankan kepentingan nasional, Seapower, Proyeksi Kekuatan) maupun non-tradisional (maintaing good order at sea).

Saat ini, Kementerian Pertahanan telah menerbitkan Buku Putih Pertahanan Indonesia, namun dalam menghadapi ATHG di bidang kemaritiman, Pemerintah RI perlu merumuskan sebuah Strategi Keamanan Maritim

Menurut hemat saya, Strategi Keamanan Maritim yang disusun wajib mendukung:

  1. Penanganan ATHG Keamanan Maritim dan meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi ATHG Keamanan Maritim di masa yang akan datang;
    Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia yang pesat dan berkelanjutan;
  2. Mempertimbangkan perkembangan terkini di bidang keamanan dan keselamatan maritim;
  3. Membantu memfokuskan penggunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
  4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kemaritiman yang berkelanjutan;
  5. Menyatukan visi dan misi, menyusun tujuan dan rencana untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan keamanan kemaritiman domestik dan internasional;
  6. Mengkoordinasikan dan memperkuat koordinasi kementerian / lembaga yang terlibat;
  7. Berpartisipasi aktif dalam menjaga Keamanan Maritim global dan meningkatkan posisi RI di dunia internasional; dan
  8. Memproyeksikan kekuatan RI dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasional.

Diterjemahkan bebas dari: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327 oleh Christian Bueger (diunduh pada tanggal 18 Oktober 2016)

Iklan