Maritime Militia atau Milisi Maritim RRT ialah kekuatan militer maritim yang direkrut dari populasi setempat yang dibentuk dan digunakan oleh Pemerintah RRT di wilayah SCS, khususnya di wilayah yang masuk dalam Nine-Dash Lines (9 DL). Personil Milisi Maritim RRT dilengkapi oleh kapal perikanan (trawler) dan kapal induk (mother ship) yang memungkinkan Milisi Maritim untuk beroperasi lebih lama dan lebih jauh di laut.  Milisi Maritim melaporkan segala kegiatannya dan mendapatkan mandat dari People’s Liberation Army (PLA) dan kementerian / lembaga di Pemerintahan RRT. Dalam melaksanakan aksinya di laut, Milisi Maritim berkoordinasi erat dengan Maritime Surveillance State Oceanic Administration (Coast Guard / Penjaga Pantai RRT) dan People’s Liberation Army Navy (PLAN / Angkatan Laut RRT).Jika di Ukraina, Russia menggunakan “Little Green Men“, maka di SCS dan East China Sea (ECS) RRT menggunakan “Little Blue Men”.

Milisi Maritim dibentuk mirip dengan kelompok-kelompok nelayan, namun jika diperlukan maka personil Milisi Maritim RRT dapat memakai seragam. Personil Milisi Maritim dapat memilih kapan memakai seragam dan kapan tidak memakai seragam. Saat memakai seragam maka Milisi Maritim dapat dimasukan ke dalam kategori prajurit, namun pada saat melepaskan seragam maka meraka masuk kategori nelayan. Milisi Maritim memberikan keleluasaan dalam mendukung klaim-nya di SCS tanpa menggunakan kekuatan militer.

Kegiatan-kegiatan resmi Pemerintah RRT di SCS akan dilaksanakan oleh PLAN dan Maritime Surveillance SOA, kegiatan-kegiatan tidak resmi yang akan memperkuat klaim (menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan negara lain secara terus menerus dalam jumlah besar) dilaksanakan oleh Milisi Maritim. Jika ditangkap atau ditindak oleh Angkatan laut atau aparat penegak hukum negara lain maka anggota Milisi Maritim akan mengklaim dirinya sebagai nelayan sipil yang menangkap ikan.

RRT memiliki armada perikanan terbesar di dunia, dan Personil Milisia Maritim direkrut dari nelayan RRT. Jumlah personil Milisi Maritim diperkirakan mencapai jumlah Ribuan orang. Unit Milisi Maritim RRT dibentuk dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kotamadya yang lokasinya di tepi pantai. Sejalan dengan upaya Pemerintah RRT mereformasi PLA (demobilisasi 300.000 orang personil) banyak anggota PLA yang kemudian memperkuat formasi Milisi Maritim.

Untuk wilayah SCS, milisi maritim RRT yang perlu diperhatikan ialah milisi yang berasal dari 4 (empat) lokasi: Danzhou, Tanmen, Sanya dan Sansha di Pulau Hainan. Hainan diberikan mandat oleh Pemerintah RRT untuk lmelaksanakan administrasi di wilayah 9 DL di SCS. Milisi Maritim RRT di Hainan dilatih oleh PLAN dan dipercaya untuk berpartisipasi dalam insiden-insiden di laut. Berikut lokasi dan ilustrasi markas Milisia Maritim:

china-maritime-militia-16x9

Kapal Penangkap Ikan milik Milisi Maritim RRT

mmilitia3

Kapal Penangkap Ikan Baru, dilengkapi dengan meriam air serta telah diperkuat dan ditinggikan lambungnya milik Milisi Maritim RRT di Sansha

tanmen-8

Kapal Penangkap Ikan Baru milik Milisi Maritim RRT di Tanmen

militia_maritime_tanmen_china_16x9

Milisia Maritim RRT di Tanmen

mmilitia9

Ruang Komunikasi Markas Milisi Maritim RRT di Sansha

 

china-maritime-militia-incidents-061516

Milisi Maritim RRT di Tanmen

Markas Milisi Maritim RRT di Tanmen didirikan pertama kali di tahun 1985 dan berlokasi di Pulau Hainan. Milisi Tanmen merupakan milisi paling terkenal dan dijadikan model bagi  Milisi-Milisi Maritim di RRT lainnya. Milisi Tanmen diberi kehormatan dengan dikunjungi oleh Presiden Xi Jinping dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Hainan di tahun 2013. Milisi Tanmen dianggap paling berjasa pada insiden di Beting Scarborough di bulan April 2012 dimana 8 (delapan) orang anggotanya berani melawan Kapal Perang Filipina.

Milisi Maritim RRT di Sansha

Markas Milisi Maritim RRT di Sansha berlokasi di Kepulauan Paracel. Milisi Maritim di Sansha berbeda dengan Milisi Maritim RRT di Danzhou, Tanmen dan Sanya. Milisi di Sansha dipersenjatai, digaji cukup besar dan tidak perlu bekerja mencari ikan maupun terikat di perusahaan-perusahaan ikan sebagaimana di ke-3 lokasi lainnya. Milisi Maritim Sansha secara resmi dibentuk pada 21 Juli 2013 dan merekrut mantan anggota PLAN, Maritime Surveillance dan nelayan. Milisi Maritim di Sansha dilengkapi dengan kapal penangkap ikan baru berlambung baja (steel hulled vessel, cocok untuk tindakan menubruk / ramming), diperkuat dan ditinggikan lambungnya dan dilengkapi dengan meriam air. Dengan memperhatikan ilustrasi di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa Milisi Maritim Sansha akan dilengkapi oleh senjata api laras panjang dan pendek.

Milisi Maritim Sansha memiliki 5 (lima) misi penting terkait dengan klaim SCS RRT, antara lain:

  1. Mendeklarasikan kedaulatan.
  2. Misi pengintaian dan patroli.
  3. Bekerja sama dengan Organisasi Penegak Hukum lainnya.
  4. Berpartisipasi dalam misi pertolongan di laut.
  5. Mendukung operasi perang.

Milisi Maritim Sansha memiliki beberapa fungsi tambahan:

  1. Mengusir kapal perikanan asing.
  2. Menjaga pulau dan terumbu karang.
  3. Pertolongan bencana bagi warga RRI di sekitarnya.

mmilitia4

Milisi Maritim terlibat dalam beberapa insiden, antara lain:

  1. 1974: insiden RRT-Viet Nam di Kepulauan Parasel.
  2. 2009: mengganggu kapal survey Angkatan Laut Amerika Serikat.
  3. 2011: sabotase terhadap 2 (dua) kapal survey hidrografi Viet Nam.
  4. 2012: insiden RRT-Filipina dalam perebutan Beting / Dangkalan Scarborough.
  5. 2013: insiden antara nelayan RRT dengan Kapal Pengawas Perikanan RI.
  6. 2014: insiden pengusiran kapal Viet Nam di lokasi eksporasi minyak RRT di SCS.
  7. 2015: insiden Kapal Maritime Surveillance State Oceanic Administration (SOA) berlabuh di ZEE Malaysia.
  8. 2016: 2 insiden melibatkan  Kapal Nelayan RRT – Kapal Pengawas Perikanan RI – Kapal Maritime Surveillance SOA dan Kapal Nelayan RRT.

south_china_sea_claims_and_boundary_agreements_2012

Analisis

Tujuan Pemerintah RRT dalam membentuk Milisi Maritim ialah untuk mengamankan klaim wilayah di SCS. SCS merupakan bagian penting dari Sea Lanes of Communication (SLOC) yang mendukung perdagangan internasional dan ketahanan energi (jalur pasokan energi migas dari Timur Tengah) RRT. Salah satu strategi yang dilaksanakan ialah membentuk Milisi Maritim yang bertugas untuk mengamankan wiayah perairan yang ditandai oleh 9 DL.

Pebentukan milisi bukan merupakan kebijakan baru Pemerintah RRT. Strategi perang yang diadopsi oleh Pemimpin Besar RRT, Mao Zedong, mensyaratkan untuk mempersenjatai rakyar RRT untuk melawan musuh yang menyerang. Milisi akan menjadi “force multiplier” mendukung angkatan bersenjata dengan menyediakan dukungan logistik dan mengganggu musuh dimasa perang. Dimasa damai, milisi dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada pihak militer dan mendukung tujuan-tujuan strategis. Milisi Maritim RRT merupakan pertahanan pertama di wilayah yang disengketakan antara RRT dan negara lain, diikuti dengan lapis kedua, Maritime Surveillance SOA, dan pertahanan lapis ke tiga, People’s Liberation Army Navy (PLAN).

Milisi Maritim RRT digunakan oleh pemerintah RRT untuk:

  1. Mendukung nelayan untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah peairan yang diklaim RRT.
  2. Menciptakan kendali maritim, mengusir nelayan asing dan mengganggu kapal asing.
  3. Melindungi nelayan RRT
  4. Melakukan tindakan intelijen dan pengintaian bagi militer.
  5. Membantu aparat penegak hukum dengan melakukan pengawasan.
  6. Menyediakan transportasi, mendukung pembangunan pulau, karang dan beting di wilayah 9 DL di SCS.

Insiden antara “nelayan” RRT dengan aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dapat dianggap sebagai upaya disengaja oleh RRT untuk menguatkan klaim-nya di wilayah periran sekitar Kepulauan Natuna. Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa perlu dibahas lagi oleh pihak / negara manapun, namun halnya perairan disekitar Natuna masuk ke dalam 9 DL yang sedang di klaim oleh RRT. hal inilah yang sedang diperjuangkan RRT dengan mengerahkan “nelayan” untuk menangkap ikan di perairan Natuna dengan dilindungi oleh kapal Maritime Surveillance SOA.

Para “nelayan” tersebut dapat diasumsikan merupakan anggota Milisi Maritim RRT, melaksanakan misi untuk memperjuangkan klaim RRT di wilayah perairan di sekitar Natuna. Selama ini, aparat Pemri yang kerap berhadapan langsung dengan Milisi Maritim RRT ialah Pengawas Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP KKP).

  1. Di tahun 2013, Pengawas KP KKP menangkap “nelayan” RRT, dan pada saat kapal yang ditangkap tersebut berusaha ditarik ke pelabuhan untuk disidik muncul kapal Maritime surveillance SOA RRT yang ukurannya lebih besar dan mengganggu jalur komunikasi sehingga pengawas KP KKP tidak bisa minta bantuan. Hasil akhir ialah Pengawas KP KKP terpaksa melepas “nelayan” yang ditangkap beserta kapalnya.
  2. Di tahun 2016, Pengawas KP KKP kembali menangkap “nelayan” RRT, pada saat kapal ditarik ke pelabuhan untuk disidik muncul kapal Maritime surveillance SOA dan menubruk kapal “nelayan” RRT yang sedang ditarik. Perbedaan insiden 2016 dengan 2013 ialah, komandan kapal dan awak kapal RRT telah ditahan di Kapal Pengawas KP KKP dan kapal “nelayan” diawaki oleh personil Pengawas KP KKP. Hasil akhir ialah Pengawas KP KKP meninggalkan kapal “nelayan” RRT yang sedang ditarik namun berhasil menahan kapten dan anak buah kapal berkewarganegaraan RRT. Kapal “nelayan” ditarik oleh kapal Maritime Surveillance SOA.
  3. Di tahun 2016, TNI AL (KRI Imam Bonjol 383) juga melakukan tindak penegakan hukum di laut dengan menangkap kapal “nelayan” RRT. Dalam insiden tersebut, TNI AL mendeteksi adanya 12 kapal “nelayan” RRT di perairan Natuna dan melakukan pengejaran dan dapat menghentikan 1 (satu) buah kapal. Dalam proses penangkapan TNI AL sempat melepaskantembakan peringatan karena kapal yang akan ditangkap tersebut merubah haluan dan bermaksud menubruk kalap TNI AL. TNI AL menyampaikan bahwa kapten dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan RRT ditahan dengan kondisi sehat. Namun Kementerian Luar Negeri RRT menyampaikan ada 1 (satu) orang nelayan yang terluka dan sedang di rawat di Hainan.

Kesimpulan

  1. Memperhatikan “timeline” insiden, insiden-insiden tersebut terjadi berselang 3 (tiga) tahun. Dapat diasumsikan bahwa Pemerintah RRT berusaha menguji tekad Pemerintah RI (Pemri) dalam memperjuangkan batas wilayah maritim RI di perairan Natuna yang sedang dirundingkan secara bilateral dengan negara tetangga. Pemri menganggap 9 DL tidak ada karena RRT tidak pernah dapat menyampaikan informasi-informasi pendukungnya.
  2. Memperhatikan keberadaan dan aksi Milisi Maritim RRT, aparat-aparat penegak hukum RI wajib berhati-hati dalam melakukan tindak penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah SCS kepada kapal nelayan berbendera RRT.
  3. Aparat penegak hukum RI wajib melanjutkan dan / atau meningkatkan operasi penegakan hukum perikanan di perairan sekitar Kepulauan Natuna untuk mencegah Milisi Maritim dan nelayan RRT memperkuat klaim 9 DL RRT di wilayah SCS.
  4. Aparat penegak hukum RI (khususnya aparat sipil) dengan wilayah operasi di SCS, wajib dipersenjatai dengan senjata api ringan (laras panjang dan pendek) dan senapan mesin berat (cal 50 / 12,7 mm) untuk memberla diri dan mendukung proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan jika berhadapan dengan Milisi Maritim RRT. tidak tertutup kemungkinan jika di suatu saat di masa depan, “nelayan” yang akan ditindak akan melawan dengan menggunakan senjata api. Persenjataan di atas akan menjadi “deterrence” sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Referensi:

My Testimony before the Testimony before the House Armed Services Committee Seapower and Projection Forces Subcommittee—Hearing on “Seapower and Projection Forces in the South China Sea”

Yao Jianing, “Maritime Militia Increases Drills, Expands in Scope,” China Daily, 2 February 2016, http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-02/02/content_6885692.htm

Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy, “Meet the Chinese Maritime Militia Waging a ‘People’s War at Sea’,” China Real Time Report (中国实时报), Wall Street Journal, 31 March 2015, http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/31/meet-the-chinese-maritime-militia-waging-apeoples-war-at-sea/

Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy, “Chapter 5: China’s Maritime Militia,” in Rear Admiral Michael McDevitt, USN (ret.), ed., Becoming a Great “Maritime Power”: A Chinese Dream (Arlington, VA: CNA Corporation, June 2016), 62-83, https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2016-U-013646.pdf

James Kraska and Michael Monti, “The Law of Naval Warfare and China’s Maritime Militia,” International Law Studies 91.450 (2015): 450-67, http://stockton.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1406&context=ils

Yao Jianing, “Maritime Militia Increases Drills, Expands in Scope,” China Daily, 2 February 2016, http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-02/02/content_6885692.htm

http://www.maritime-executive.com/editorials/chinas-uniformed-navy-trained-maritime-militia

http://cimsec.org/model-maritime-militia-tanmens-leading-roles-april-2012-scarborough-shoal-incident/24573

Riding A New Wave of Professionalization and Militarization: Sansha City’s Maritime Militia

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1951614/fisher-militia-maritime-units-put-humble-fishermen

https://www.stratfor.com/analysis/why-china-arming-its-fishing-fleet

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-06-23/chinas-maritime-militia

https://www.nationalinterest.org/feature/countering-chinas-third-sea-force-unmask-maritime-militia-16860?page=3

https://www.theguardian.com/world/2016/may/16/little-blue-men-the-maritime-militias-pushing-chinas-claims-in-south-china-sea

http://www.defensenews.com/articles/chinas-maritime-militia-time-to-call-them-out

 

Iklan