Nine-Dash Lines (9DL) ialah garis demarkasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Tiongkok di tahun 1947 dalam peta dengan judul “the Map of South Chine Sea islands“.

1947southchinasea

1947southchinasea-2_3

Peta terlampir (terdapat 11 garis), kemudian diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1949 dengan menghilangkan 2 (dua) garis dekat perbatasan dengan Viet Nam, sehingga menjadi 9DL dan dapat dilihat dari peta yang Central Intelligent Agency (CIA) Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan tahun 1988.

800px-9_dotted_line.png

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak pernah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang 9DL. Penjelasan yang cukup definitif disampaikan oleh Dr. Wu Shicun, Presiden National Institute for South China Sea Study (NISCSS) yang dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RRT dan Pemerintah Provinsi Hainan. Penjelasan Dr. Wu Shicun ialah bentuk U dari 9DL mengandung:

  1. Kedaulatan atas segara fitur-fitur di dalamnya (pulau, air, wilayah udara).
  2. Hak berdaulat dan jurisdiksi atas air sebagaimana didefinisikan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
  3. Historic Rights“(hak-hak berdasarkan sejarah) atas perikanan, navigasi dan pengembangan sumber daya.

Historic Rights

RRT ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi UNCLOS dari awal sampai dengan akhir pada tahun 1982. Dalam teks UNCLOS tidak terdapat istilah maupun penjelasan terkait “Historic Rights“. Pemerintah RRT secara resmi meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1996. Namun halnya pada saat Pemerintah RRT mengesahkan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) pada bulan Juni 1998, terdapat kalimat yang mencantumkan istilah yang diterjemahkan sebagai Historic Rights dan mendasari penjelasan dr Dr. Wu Shicun.

Dalam arsip-arsip terkait 9DL ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

  1. Dalam penyusunan peta yang mengandung 9DL (11 DL) pada tahun 1946-47, Pemerintah Republik Tiongkok tidak pernah menyebut “Historic Rights” atas air, perikanan, maupun sumber daya. Pada bulan Februari 1948, Pemerintah Republik Tiongkok secara resmi menerbitkan “Atlas of Administrative Areas of the Republic of China“termasuk peta pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan / South China Sea (SCS) dengan 9DL (11DL). Pemerintah Republik Tiongkok mengklaim pulau-pulau dalam 9DL (11DL) tapi tidak menyebutkan perairan / wilayah perairan dan “Historic Rights“.
  2. Pasca kemenangan PKT ditahun 1949, tidak ada perubahan terhadap interpretasi terhadap 9DL (11DL) kecuali menghilangkan 2 garis dekat perbatasan dengan Viet Nam. Dalam “Declaration on the Territorial Sea” ditahun 1958, Pemerintah RRT menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut merupkan wilayah RRT dan memiliki 12 mil laut laut teritorial namun dipisahkan oleh Laut Lepas dari wilayah daratan RRT. Tidak ada penjelasan terkait “Historic Rights”.
  3. RRT dan Republik Viet Nam bertempur (Battle of the Paracels) pada Januari 1974 dimana tentara RRT (People’s Liberation Army/PLA) mampu mengusir tentara Pebublik Viet Nam dari posisinya di Kepulauan Paracel. Pertempuran disebabkan karena Pemerintah Republik Viet Nam bermaksud mengekspoitasi blok minyak lepas pantai di wilayah Kepulauan Paracel dan RRT bermaksud sama. Pemerintah RRT mengeluarkan pernyataan bahwa sumber daya yang berada di pulau-pulau (Kep. Paracels) dan peairan disekitarnya merupakan milik RRT. Tidak ada pernyataan mengenai “Historic Rights”. 

Fakta di atas tidak berubah sampai dengan tahun 1998, saat Pemerintah RRT mengesahkan UU ZEE dan LK RRT.

Fakta-fakta tambahan:

  1. Pemerintah RRT telah melaksanakan survei seismik di wilayah Kepulauan Spratly dan dari data-data yang dikumpulkan menemukan potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang cukup berarti.
  2. Provinsi Hainan RRT memiliki armada perikanan yang cukup besar dan industri perikanan merupakan salah satu penggerak perekonomian Hainan. SCS memiliki potensi perikanan yang cukup besar (belum diatur oleh Regional Fisheries Management Organization /RFMO ) sehingga dapat dieksploitasi sebanyak-banyaknya.
  3. Akademisi-akademisi RRT menjelaskan bahwa dokumen-dokumen sejarah  yang berasal dari Kerajaan Tiongkok dari Dinasti Han, Song, Yuan, Ming, dan Qing telah menjelaskan fitur-fitur di SCS. Sejak dahulu nelayan dan pelaut Tiongkok telah menangkap ikan dan tinggal di beberapa pulau di SCS serta memberikan nama terhadap species-species ikan yang ditangkap, dan bernavigasi menggunakan buku petunjuk navigasi (diterbitkan pada masa Dinasti Ming & Qing) yang memberikan nama fitur-fitur kepulauan yang ada di SCS.

Kesimpulan

  1. 9DL (11DL) dibuat berdasarkan klaim teritorial Pemerintah Republik Tiongkok atas pulau-pulau di wilayah LCS dan dilanjutkan oleh Pemerintah RRT.
  2. Terjadi pergeseran klaim oleh Pemerintah RRT pada saat Pemerintah RRT berusaha memaksimalkan klaim di SCS. Retorika Pemerintah RRT mulai  menggunakan istilah “Historic Right” dan “Traditional Fishing Ground“, berdasarkan dokumen-dokumen sejarah kerajaan Dinasti Han, Song, Yuan, Ming dan Qing.
  3. Namun halnya, upaya Pemerintah RRT dalam memperkuat klaimnya wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Pemerintah RRT telah meratifikasi UNCLOS 1982 di tahun 1996 sehingga secara hukum wajib tunduk atas segala ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya. “Historic Right” tidak ada ketentuannya , sedangkan “Traditional Fishing Ground” ketentuannya diatur lebih lanjut dengan syarat-syarat yang jelas di UNCLOS 1982.

Referensi:

Shicun Wu, Keyuan Zou Arbitration Concerning the South China Sea: Philippines Versus China, Routledge, 2 Mar 2016 p.132

Chris P.C. Chung, Drawing the U-Shaped Line: China’s Claim in the South China Sea, 1946–1974, Modern China 1–35 (2015)

http://blog.geogarage.com/2016/07/chinas-historic-rights-in-south-china.html

http://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2015-1?IR=T&r=US&IR=T/#16-asian-military-personnel-16

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_South_China_Sea_dispute

 

 

Iklan