Maritime Security / Keamanan Maritim

Keamanan Maritim / Maritime Security ialah konsep yang menjadi populer dalam dekade terakhir. Negara-negara dan organiasai internasional mulai menyusun mandat dan merancang / menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya sesuai dengan interpretasi istilah Keamanan Maritim. Konsep Keamanan Maritim menjadi mengemuka pasca serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menyusun Maritime Security Policy di tahun 2004 saat menyebarnya ketakutan global akan terorisme maritim (New York merupakan kota di tepi laut).

Populernya konsep Keamanan Maritim juga didorong oleh meningkatnya perompakan / piracy di lepas pantai Somalia antara tahun 2008-2011. Meningkatnya perompakan di Sea Lanes of Communication (SLOC) internasional berpotensi menghambat / mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang pasokannya 90% dikirimkan melalui laut. Kepopuleran konsep Keamanan Maritim didorong pula dengan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) / South China Sea dan East China Sea. Negara-negara di sekitar laut tersebut mulai membangun kemampuan Angkatan Laut untuk mempertahankan klaim wilayah masing-masing sehingga timbul kekuatiran-kekuatiran akan keamanan penggunaan SLOC di kedua wilayah lautan tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan Keamanan Maritim?

Pengertian tradisional terhadap konsep Keamanan Maritim ialah pertahanan / perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (Seapower). Pada masa damai, fungsi Angkatan Laut salah satunya ialah mengamankan SLOC (melalui tindak pencegahan, pengawasan dan pengejaran / interdiction) untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Terkait dengan konsep Keamanan Maritim ialah konsep Keselamatan Maritim (Maritime Safety) yang mengatasi permasalahan keselamatan kapal, instalasi, personil / aktor profesional di bidang kemaritiman dan lingkungan laut. Organisasi internasional yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ini ialah International Maritime Organization (IMO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keselamatan Maritim mencakup standar / pengaturan pembangunan / konstruksi kapal dan instalasi maritim, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dan kepatuhan prosedur-prosedur keselamatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia / pendidikan dan pelatihan di bidang Keselamatan Maritim.

Keamanan Maritim juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. 90% perdagangan internasional dilaksanakan via laut. Selanjutnya laut memiliki dan sumber daya perikanan yang melimpah. Industri perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industri yang bernilai trilyunan USD dan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia. Nilai komersial laut terus meningkat karena potensi ekonomi sumber daya lepas pantai dan pariwisata laut. Nilai ekonomi laut dibahas dalam konsep-konsep seperti “Blue Economy” Gunter Pauli dan “Blue Growth” Uni Eropa. Pada prinsipnya konep Blue Economy dan Blue Growth berusaha menghubungkan dan mengintegrasikan dimensi-dimensi pembangunan ekonomi di laut dan menyusun strategi pengelolaan berkelanjutannya. Keamanan Maritim berkaitan karena setiap upaya pengelolaan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam situasi yang aman dan terkendali.

Dalam perkembangannya Keamanan Maritim juga dikaitkan dengan Human Security. Human Security ialah proposal United Nations (PBB) Development Program (UNDP) yang menitikberatkan konsep security / keamanan kepada kebutuhan masyarakat dan bukan negara. Inti Human Security UNDP ialah food, shelter, sustainable livelihoods dan save employment. Dimensi maritim Human Security antara lain: pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (food dan sustainable livelihood), keselamatan pelaut dan nelayan (save employment), coastal community resilience (shelter).

Microsoft Word - tx1_Cu

Konsep Keamanan Maritim juga dapat dijelaskan dari ancaman-ancaman yang dihadapi, sebagai contoh ialah Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 tentang Oceans and the Law of the Sea membedakan 7 (tujuh) jenis ancaman:

  1. Piracy and armed robbery (Perompakan dan perampokan bersenjata);
  2. Terrorist acts (Tindakan-tindakan terorisme);
  3. Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal);
  4. Illicit trafficking in narcotics (penyelundupan obat-obatan terlarang);
  5. Smuggling and trafficking of persons by sea (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut);
  6. IUU Fishing (usaha perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan);
  7. Intentional and unlawful damage to the marine environment (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja).

Uni Eropa memiliki daftar yang sama dan menambahkan:

  1. Territorial maritime disputes, acts of aggression and armed conflicts between states (sengketa wilayah maritim, tindakan-tindakan agresi dan konflik bersenjata antar negara);
  2. Potential impacts of natural disasters, extreme events and climate change on maritime transport system and in particular on maritime infrastructure (potensi dampak bencana alam, cuaca ekstrim dan perubahan iklim terhadap sistem transportasi maritim dan infstruktur maritim);
  3. Conditions at sea and in the coastal zone that weaken the potential for growth and jobs in the marine and maritime sectors (kondisi di laut dan pantai yang melemahkan potensi perkembangan dan pekerjaan di sektor kelautan dan kemaritiman);
  4. Cyber attacks against shipping or maritime infrastructures (serangan siber terhadap perkapalan dan infrastruktur maritim).

Keamanan Maritim dapat coba dirumuskan melalui praktek-praktek yang sering dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana:

  1. Kegiatan terkait Maritime Domain Awareness (MDA): pengawasan melalui radar, satelit, data sharing, tracking dan sharing;
  2. Kegiatan-kegiatan di laut: patroli, pengejaran / penghadangan, pencarian dan inspeksi serta latihan;
  3. Kegiatan penegakan hukum: penangkapan, pemindahan orang yang dicurigai, penuntutan, pengadilan dan pemenjaraan;
  4. Kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan antar institusi dan aktor;
  5. Diplomasi, peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh Angkatan Laut.

Keamanan Maritim merupakan tantangan bagi kegiatan terkoordinasi antar institusi di suatu negara, semakin luas definisi Keamanan Maritim semakin luar aktor / institusi yang terlibat. Hal ini termasuk koordinasi sipil-militer karena kegiatan-kegiatan terkait Keamanan Maritim sulit dipisahkan antara kegiatan sipil dan operasi militer. Kagiatan-kegiatan Keamanan Maritim pasti akan melibatkan institusi-institusi regulator seperti Kementerian Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Penjaga Pantai, Otoritas Pelabuhan, Penjaga Perbatasan, Polisi dan Institusi Intelijen.

Keamanan Maritim dipahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan secara trans-nasional. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 menekankan pentingnya kerja sama internasional dan respon yang terkoordinasi. Keamanan maritim dipandang juga sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan cara pandang yang sama tentang Keamanan.

Strategi Keamanan Maritim

Dalam rangka mencapai visi “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, Pemerintah Republik Indonesia wajib menempatkan bidang kemaritiman sebagai prioritas utama, terhasuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) nya, baik tradisional (Sea Control, mengamankan kepentingan nasional, Seapower, Proyeksi Kekuatan) maupun non-tradisional (maintaing good order at sea).

Saat ini, Kementerian Pertahanan telah menerbitkan Buku Putih Pertahanan Indonesia, namun dalam menghadapi ATHG di bidang kemaritiman, Pemerintah RI perlu merumuskan sebuah Strategi Keamanan Maritim

Menurut hemat saya, Strategi Keamanan Maritim yang disusun wajib mendukung:

  1. Penanganan ATHG Keamanan Maritim dan meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi ATHG Keamanan Maritim di masa yang akan datang;
    Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia yang pesat dan berkelanjutan;
  2. Mempertimbangkan perkembangan terkini di bidang keamanan dan keselamatan maritim;
  3. Membantu memfokuskan penggunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
  4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kemaritiman yang berkelanjutan;
  5. Menyatukan visi dan misi, menyusun tujuan dan rencana untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan keamanan kemaritiman domestik dan internasional;
  6. Mengkoordinasikan dan memperkuat koordinasi kementerian / lembaga yang terlibat;
  7. Berpartisipasi aktif dalam menjaga Keamanan Maritim global dan meningkatkan posisi RI di dunia internasional; dan
  8. Memproyeksikan kekuatan RI dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasional.

Diterjemahkan bebas dari: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327 oleh Christian Bueger (diunduh pada tanggal 18 Oktober 2016)

Iklan

Maritime Militia Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Tiongkok Selatan / South China Sea (SCS)

Maritime Militia atau Milisi Maritim RRT ialah kekuatan militer maritim yang direkrut dari populasi setempat yang dibentuk dan digunakan oleh Pemerintah RRT di wilayah SCS, khususnya di wilayah yang masuk dalam Nine-Dash Lines (9 DL). Personil Milisi Maritim RRT dilengkapi oleh kapal perikanan (trawler) dan kapal induk (mother ship) yang memungkinkan Milisi Maritim untuk beroperasi lebih lama dan lebih jauh di laut.  Milisi Maritim melaporkan segala kegiatannya dan mendapatkan mandat dari People’s Liberation Army (PLA) dan kementerian / lembaga di Pemerintahan RRT. Dalam melaksanakan aksinya di laut, Milisi Maritim berkoordinasi erat dengan Maritime Surveillance State Oceanic Administration (Coast Guard / Penjaga Pantai RRT) dan People’s Liberation Army Navy (PLAN / Angkatan Laut RRT).Jika di Ukraina, Russia menggunakan “Little Green Men“, maka di SCS dan East China Sea (ECS) RRT menggunakan “Little Blue Men”.

Milisi Maritim dibentuk mirip dengan kelompok-kelompok nelayan, namun jika diperlukan maka personil Milisi Maritim RRT dapat memakai seragam. Personil Milisi Maritim dapat memilih kapan memakai seragam dan kapan tidak memakai seragam. Saat memakai seragam maka Milisi Maritim dapat dimasukan ke dalam kategori prajurit, namun pada saat melepaskan seragam maka meraka masuk kategori nelayan. Milisi Maritim memberikan keleluasaan dalam mendukung klaim-nya di SCS tanpa menggunakan kekuatan militer.

Kegiatan-kegiatan resmi Pemerintah RRT di SCS akan dilaksanakan oleh PLAN dan Maritime Surveillance SOA, kegiatan-kegiatan tidak resmi yang akan memperkuat klaim (menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan negara lain secara terus menerus dalam jumlah besar) dilaksanakan oleh Milisi Maritim. Jika ditangkap atau ditindak oleh Angkatan laut atau aparat penegak hukum negara lain maka anggota Milisi Maritim akan mengklaim dirinya sebagai nelayan sipil yang menangkap ikan.

RRT memiliki armada perikanan terbesar di dunia, dan Personil Milisia Maritim direkrut dari nelayan RRT. Jumlah personil Milisi Maritim diperkirakan mencapai jumlah Ribuan orang. Unit Milisi Maritim RRT dibentuk dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kotamadya yang lokasinya di tepi pantai. Sejalan dengan upaya Pemerintah RRT mereformasi PLA (demobilisasi 300.000 orang personil) banyak anggota PLA yang kemudian memperkuat formasi Milisi Maritim.

Untuk wilayah SCS, milisi maritim RRT yang perlu diperhatikan ialah milisi yang berasal dari 4 (empat) lokasi: Danzhou, Tanmen, Sanya dan Sansha di Pulau Hainan. Hainan diberikan mandat oleh Pemerintah RRT untuk lmelaksanakan administrasi di wilayah 9 DL di SCS. Milisi Maritim RRT di Hainan dilatih oleh PLAN dan dipercaya untuk berpartisipasi dalam insiden-insiden di laut. Berikut lokasi dan ilustrasi markas Milisia Maritim:

china-maritime-militia-16x9

Kapal Penangkap Ikan milik Milisi Maritim RRT

mmilitia3

Kapal Penangkap Ikan Baru, dilengkapi dengan meriam air serta telah diperkuat dan ditinggikan lambungnya milik Milisi Maritim RRT di Sansha

tanmen-8

Kapal Penangkap Ikan Baru milik Milisi Maritim RRT di Tanmen

militia_maritime_tanmen_china_16x9

Milisia Maritim RRT di Tanmen

mmilitia9

Ruang Komunikasi Markas Milisi Maritim RRT di Sansha

 

china-maritime-militia-incidents-061516

Milisi Maritim RRT di Tanmen

Markas Milisi Maritim RRT di Tanmen didirikan pertama kali di tahun 1985 dan berlokasi di Pulau Hainan. Milisi Tanmen merupakan milisi paling terkenal dan dijadikan model bagi  Milisi-Milisi Maritim di RRT lainnya. Milisi Tanmen diberi kehormatan dengan dikunjungi oleh Presiden Xi Jinping dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Hainan di tahun 2013. Milisi Tanmen dianggap paling berjasa pada insiden di Beting Scarborough di bulan April 2012 dimana 8 (delapan) orang anggotanya berani melawan Kapal Perang Filipina.

Milisi Maritim RRT di Sansha

Markas Milisi Maritim RRT di Sansha berlokasi di Kepulauan Paracel. Milisi Maritim di Sansha berbeda dengan Milisi Maritim RRT di Danzhou, Tanmen dan Sanya. Milisi di Sansha dipersenjatai, digaji cukup besar dan tidak perlu bekerja mencari ikan maupun terikat di perusahaan-perusahaan ikan sebagaimana di ke-3 lokasi lainnya. Milisi Maritim Sansha secara resmi dibentuk pada 21 Juli 2013 dan merekrut mantan anggota PLAN, Maritime Surveillance dan nelayan. Milisi Maritim di Sansha dilengkapi dengan kapal penangkap ikan baru berlambung baja (steel hulled vessel, cocok untuk tindakan menubruk / ramming), diperkuat dan ditinggikan lambungnya dan dilengkapi dengan meriam air. Dengan memperhatikan ilustrasi di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa Milisi Maritim Sansha akan dilengkapi oleh senjata api laras panjang dan pendek.

Milisi Maritim Sansha memiliki 5 (lima) misi penting terkait dengan klaim SCS RRT, antara lain:

  1. Mendeklarasikan kedaulatan.
  2. Misi pengintaian dan patroli.
  3. Bekerja sama dengan Organisasi Penegak Hukum lainnya.
  4. Berpartisipasi dalam misi pertolongan di laut.
  5. Mendukung operasi perang.

Milisi Maritim Sansha memiliki beberapa fungsi tambahan:

  1. Mengusir kapal perikanan asing.
  2. Menjaga pulau dan terumbu karang.
  3. Pertolongan bencana bagi warga RRI di sekitarnya.

mmilitia4

Milisi Maritim terlibat dalam beberapa insiden, antara lain:

  1. 1974: insiden RRT-Viet Nam di Kepulauan Parasel.
  2. 2009: mengganggu kapal survey Angkatan Laut Amerika Serikat.
  3. 2011: sabotase terhadap 2 (dua) kapal survey hidrografi Viet Nam.
  4. 2012: insiden RRT-Filipina dalam perebutan Beting / Dangkalan Scarborough.
  5. 2013: insiden antara nelayan RRT dengan Kapal Pengawas Perikanan RI.
  6. 2014: insiden pengusiran kapal Viet Nam di lokasi eksporasi minyak RRT di SCS.
  7. 2015: insiden Kapal Maritime Surveillance State Oceanic Administration (SOA) berlabuh di ZEE Malaysia.
  8. 2016: 2 insiden melibatkan  Kapal Nelayan RRT – Kapal Pengawas Perikanan RI – Kapal Maritime Surveillance SOA dan Kapal Nelayan RRT.

south_china_sea_claims_and_boundary_agreements_2012

Analisis

Tujuan Pemerintah RRT dalam membentuk Milisi Maritim ialah untuk mengamankan klaim wilayah di SCS. SCS merupakan bagian penting dari Sea Lanes of Communication (SLOC) yang mendukung perdagangan internasional dan ketahanan energi (jalur pasokan energi migas dari Timur Tengah) RRT. Salah satu strategi yang dilaksanakan ialah membentuk Milisi Maritim yang bertugas untuk mengamankan wiayah perairan yang ditandai oleh 9 DL.

Pebentukan milisi bukan merupakan kebijakan baru Pemerintah RRT. Strategi perang yang diadopsi oleh Pemimpin Besar RRT, Mao Zedong, mensyaratkan untuk mempersenjatai rakyar RRT untuk melawan musuh yang menyerang. Milisi akan menjadi “force multiplier” mendukung angkatan bersenjata dengan menyediakan dukungan logistik dan mengganggu musuh dimasa perang. Dimasa damai, milisi dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada pihak militer dan mendukung tujuan-tujuan strategis. Milisi Maritim RRT merupakan pertahanan pertama di wilayah yang disengketakan antara RRT dan negara lain, diikuti dengan lapis kedua, Maritime Surveillance SOA, dan pertahanan lapis ke tiga, People’s Liberation Army Navy (PLAN).

Milisi Maritim RRT digunakan oleh pemerintah RRT untuk:

  1. Mendukung nelayan untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah peairan yang diklaim RRT.
  2. Menciptakan kendali maritim, mengusir nelayan asing dan mengganggu kapal asing.
  3. Melindungi nelayan RRT
  4. Melakukan tindakan intelijen dan pengintaian bagi militer.
  5. Membantu aparat penegak hukum dengan melakukan pengawasan.
  6. Menyediakan transportasi, mendukung pembangunan pulau, karang dan beting di wilayah 9 DL di SCS.

Insiden antara “nelayan” RRT dengan aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dapat dianggap sebagai upaya disengaja oleh RRT untuk menguatkan klaim-nya di wilayah periran sekitar Kepulauan Natuna. Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa perlu dibahas lagi oleh pihak / negara manapun, namun halnya perairan disekitar Natuna masuk ke dalam 9 DL yang sedang di klaim oleh RRT. hal inilah yang sedang diperjuangkan RRT dengan mengerahkan “nelayan” untuk menangkap ikan di perairan Natuna dengan dilindungi oleh kapal Maritime Surveillance SOA.

Para “nelayan” tersebut dapat diasumsikan merupakan anggota Milisi Maritim RRT, melaksanakan misi untuk memperjuangkan klaim RRT di wilayah perairan di sekitar Natuna. Selama ini, aparat Pemri yang kerap berhadapan langsung dengan Milisi Maritim RRT ialah Pengawas Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP KKP).

  1. Di tahun 2013, Pengawas KP KKP menangkap “nelayan” RRT, dan pada saat kapal yang ditangkap tersebut berusaha ditarik ke pelabuhan untuk disidik muncul kapal Maritime surveillance SOA RRT yang ukurannya lebih besar dan mengganggu jalur komunikasi sehingga pengawas KP KKP tidak bisa minta bantuan. Hasil akhir ialah Pengawas KP KKP terpaksa melepas “nelayan” yang ditangkap beserta kapalnya.
  2. Di tahun 2016, Pengawas KP KKP kembali menangkap “nelayan” RRT, pada saat kapal ditarik ke pelabuhan untuk disidik muncul kapal Maritime surveillance SOA dan menubruk kapal “nelayan” RRT yang sedang ditarik. Perbedaan insiden 2016 dengan 2013 ialah, komandan kapal dan awak kapal RRT telah ditahan di Kapal Pengawas KP KKP dan kapal “nelayan” diawaki oleh personil Pengawas KP KKP. Hasil akhir ialah Pengawas KP KKP meninggalkan kapal “nelayan” RRT yang sedang ditarik namun berhasil menahan kapten dan anak buah kapal berkewarganegaraan RRT. Kapal “nelayan” ditarik oleh kapal Maritime Surveillance SOA.
  3. Di tahun 2016, TNI AL (KRI Imam Bonjol 383) juga melakukan tindak penegakan hukum di laut dengan menangkap kapal “nelayan” RRT. Dalam insiden tersebut, TNI AL mendeteksi adanya 12 kapal “nelayan” RRT di perairan Natuna dan melakukan pengejaran dan dapat menghentikan 1 (satu) buah kapal. Dalam proses penangkapan TNI AL sempat melepaskantembakan peringatan karena kapal yang akan ditangkap tersebut merubah haluan dan bermaksud menubruk kalap TNI AL. TNI AL menyampaikan bahwa kapten dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan RRT ditahan dengan kondisi sehat. Namun Kementerian Luar Negeri RRT menyampaikan ada 1 (satu) orang nelayan yang terluka dan sedang di rawat di Hainan.

Kesimpulan

  1. Memperhatikan “timeline” insiden, insiden-insiden tersebut terjadi berselang 3 (tiga) tahun. Dapat diasumsikan bahwa Pemerintah RRT berusaha menguji tekad Pemerintah RI (Pemri) dalam memperjuangkan batas wilayah maritim RI di perairan Natuna yang sedang dirundingkan secara bilateral dengan negara tetangga. Pemri menganggap 9 DL tidak ada karena RRT tidak pernah dapat menyampaikan informasi-informasi pendukungnya.
  2. Memperhatikan keberadaan dan aksi Milisi Maritim RRT, aparat-aparat penegak hukum RI wajib berhati-hati dalam melakukan tindak penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah SCS kepada kapal nelayan berbendera RRT.
  3. Aparat penegak hukum RI wajib melanjutkan dan / atau meningkatkan operasi penegakan hukum perikanan di perairan sekitar Kepulauan Natuna untuk mencegah Milisi Maritim dan nelayan RRT memperkuat klaim 9 DL RRT di wilayah SCS.
  4. Aparat penegak hukum RI (khususnya aparat sipil) dengan wilayah operasi di SCS, wajib dipersenjatai dengan senjata api ringan (laras panjang dan pendek) dan senapan mesin berat (cal 50 / 12,7 mm) untuk memberla diri dan mendukung proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan jika berhadapan dengan Milisi Maritim RRT. tidak tertutup kemungkinan jika di suatu saat di masa depan, “nelayan” yang akan ditindak akan melawan dengan menggunakan senjata api. Persenjataan di atas akan menjadi “deterrence” sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Referensi:

My Testimony before the Testimony before the House Armed Services Committee Seapower and Projection Forces Subcommittee—Hearing on “Seapower and Projection Forces in the South China Sea”

Yao Jianing, “Maritime Militia Increases Drills, Expands in Scope,” China Daily, 2 February 2016, http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-02/02/content_6885692.htm

Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy, “Meet the Chinese Maritime Militia Waging a ‘People’s War at Sea’,” China Real Time Report (中国实时报), Wall Street Journal, 31 March 2015, http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/31/meet-the-chinese-maritime-militia-waging-apeoples-war-at-sea/

Andrew S. Erickson and Conor M. Kennedy, “Chapter 5: China’s Maritime Militia,” in Rear Admiral Michael McDevitt, USN (ret.), ed., Becoming a Great “Maritime Power”: A Chinese Dream (Arlington, VA: CNA Corporation, June 2016), 62-83, https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2016-U-013646.pdf

James Kraska and Michael Monti, “The Law of Naval Warfare and China’s Maritime Militia,” International Law Studies 91.450 (2015): 450-67, http://stockton.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1406&context=ils

Yao Jianing, “Maritime Militia Increases Drills, Expands in Scope,” China Daily, 2 February 2016, http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2016-02/02/content_6885692.htm

http://www.maritime-executive.com/editorials/chinas-uniformed-navy-trained-maritime-militia

http://cimsec.org/model-maritime-militia-tanmens-leading-roles-april-2012-scarborough-shoal-incident/24573

Riding A New Wave of Professionalization and Militarization: Sansha City’s Maritime Militia

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1951614/fisher-militia-maritime-units-put-humble-fishermen

https://www.stratfor.com/analysis/why-china-arming-its-fishing-fleet

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-06-23/chinas-maritime-militia

https://www.nationalinterest.org/feature/countering-chinas-third-sea-force-unmask-maritime-militia-16860?page=3

https://www.theguardian.com/world/2016/may/16/little-blue-men-the-maritime-militias-pushing-chinas-claims-in-south-china-sea

http://www.defensenews.com/articles/chinas-maritime-militia-time-to-call-them-out

 

String of Pearls dan One Belt One Road (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok

String of Pearls

String of Pearls (SP) ialah sebuah teori geopolitik untuk menjelaskan maksud dan tujuan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan Samudera Hindia. SP menjelaskan investasi pelabohan yang dilakukan RRT di beberapa negara pantai di tepi Samudera Hindia. Pelabuhan-pelabuhan yang dibangun RRT tersebut diduga (berdasarkan hipotesa teori SP) digunakan untuk mendukung operasional People’s Liberation Army Navy (PLAN) / Angkatan Laut RRT.

Pertumbuhan ekonomi RRT didukung dan tergantung oleh perdagangan internasional yang dilaksanakan lewat laut. Salah satu komditas yang diimpor oleh RRT ialah minyak dan gas (migas). Walaupun kebanyakan pembangkit listrik di RRT ialah Pembangkit Listrik tenaga Batu Bara (70%), minyak mentah merupakan sumber energi yang vitas bagi pertumbuhan ekonominya dan hampir seluruh pasokan minyak RRT dikirim dari luar negeri melalui laut dari kawasan Timr Tengah dan Afrika. Diperkirakan 80% impor minyak RRT dikirimkan melalui Sea Lanes of Communication / Jalur Komunikasi Pelayaran Laut (SLOC) dengan rute Samudera Hindia-Selat Malaka-Laut Cina Selatan (LCS)-daratan Tiongkok. Pasokan minyak amat penting bagi RRT karena dibutuhkan untuk menggerakan sektor transportasi (truk, kapal laut, pesawat terbang dan kereta api) untuk menggerakan ekonomi dan kendaraan pribadi warga RRT yang jumlahnya terus bertambah karena meningkatnya tingkat kesejahteraan. Terganggunya pasokan minyak berpotensi untuk melumpuhkan RRT. Pemerintah RRT menyadari bahwa pertumbuhan ekonominya berhubungan erat dengan akses berkelanjutan terhadap SLOC Samudera Hindia-Selat Malaka-LCS.

Salah satu jalan keluar yang diadopsi oleh Pemerintah RRT ialah berinvestasi pada infrastruktur pelabuhan di negara-negara pantai Samudera Hindia. Berikut merupakan daftar investasi RRT dalam bentuk infrastruktur pelabuhan dan fasilitas militer untuk memastikan keberlangsungan pasokan minyak impor:

string-of-pearls-india-china-2

string-of-pearls1

138kim3

Investasi RRT di pelabuhan-pelabuhan negara-negara pantai Samudera Hindia dapat dianalisis menggunakan hipotesa Alfred Thayer Mahan. Mahan, seorang Perwira Angkatan Laut AS, Strategis, dan Pengarang di bidang Kekuatan Laut / Sea Power, menghubungkan perdagangan maritim-kekayaan negara-kekuatan laut. Mahan mengatakan bahwa:

  1. Perdagangan Internasional penting bagi sebuah negara untuk menjamin kesejahteraan ekonominya;
  2. Untuk menjamin perdagangan internasional dan kesejahteraan ekonomi, sebuah negara wajib melindungi SLOC dari segala ancaman dan gangguan;
  3. Perlindungan hanya dapat dilaksanakan oleh Angkatan Laut (AL) yang kuat;
  4. Pangkalan depan (forward base) di lokasi strategis amat penting untuk mendukung operasional kapal perang AL;
  5. Oleh karena itu pangkalan-pangkalan ini wajib ditempatkan sepanjang SLOC untuk mengendalikan dan melindungi SLOC dari musuh dan ancaman-ancaman lainnya.

Berdasarkan hipotesa Mahan tersebut, investasi infrastruktur RRT di negara-negara pantai Samudera Hindia disepanjang SLOC dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah RRT mengamankan SLOC pasokan minyak dengan menempatkan pangkalan depan yang berpotensi mendukung opeasional People’s Liberation Army Navy (PLAN). Pelabuhan-pelabuhan tersebut diibaratkan sebagai rangkaian mutiara-mutiara / string of pearls.

Sampai saat ini, RRT telah berinvestasi di negara-negara pantai di wilayah Samudera Hindia. Di tahun 2016, Malaysia telah mengundang RRT untuk berinvestasi membangun terminal ke-3 di Port Klang, Selat Malaka. Secara bertahap, RRT telah berinvestasi di lokasi-lokasi strategis disekitar SLOC Samudera Hindia-Selat Malaka-SCS.

Namun dengan memperhatikan ilustrasi-ilustrasi di atas, RRT belum memiliki investasi infrastruktur pelabuhan di wilayah SCS.  Berikut merupakan ilustrasi choke point SLOC di SCS yang dapat menghambat keberlanjutan pasokan minyak ke RRT dan alur pasokan Liquified Natural Gas (LNG):

oil

scs-lng-flow

sea-chokepoints

 

Fakta yang memperkuat teori “String of Pearls“:

  1. 12 Desember 2011, RRT mengumumkan akan membangun pangkalan militer di Mahe, Seychelles.
  2. Pada bulan September dan November 2014, kapal selam PLAN merapat di pelabuhan Kolombo, Sri Lanka.
  3. Maret 2016, RRT mendirikan pangkalan militer permanen di Djibouti, Tanduk Afrika, dalam bentuk fasilitas logistik untuk PLAN, sekaligus mendukung operasi anti perompakan di Samudera Hindia.

One Belt One Road (OBOR)

The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road, atau disebut juga One Belt One Road Initiative (OBOR) merupakan strategi pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah RRT. OBOR pertama kali diresmikan oleh Pemerintah RRT di tahun 2013. Istilah “Silk Road” diberikan oleh ahli geografi Jerman, Ferdinand von Richtofen di tahun 1877, merujuk kepada beberapa rute perdagangan yang membangun hubungan dagang dan budaya antara Tiongkok dengan India, Persia, Arab, Yunani, Roma dan kawasan Laut Tengah. Silk Road dibentuk pada masa Kerajaan Dinasti Han Tiongkok, dari Xian (Chang’an) sampai kawasan Laut Tengah, menghubungkan Tiongkok dan Kerajaan Romawi.

OBOR terdiri dari 2 (dua) komponen: Silk Road Economic Belt (SREB) di darat dan Maritime Silk Road (MSR) di laut. Presiden Xi Jinping memilih dua lokasi berbeda untuk menyampaikan dua komponen OBOR; SREB disampaikan di Kazakhstan pada bulan September 2013 dan MREB disampaikan di Jakarta, Republik Indonesia pada bulan Oktober 2013. Untuk membiayai OBOR, pemerintah RRT dan beberapa negara mitra / sahabat membentuk tiga institusi finansial (alternatif World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Asia Development Bank (ADB):

  1. Silk Road Infrastructure Fund; Pemerintah RRT menyediakan dana sebesar USD 40 Milyar untuk diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Diresmikan bulan Februari 2014.
  2. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); Saat ini sudah tercatat 26 negara di kawasan Asia, Oseania, Eropa, dan Afrika menandatangani Memorandum Saling Pengertian pembentukan AIIB termasuk RI. Modal yang terdaftar sebesar USD 100 Milyar. Dibentuk pada bulan Oktober 2014.
  3. New Development Bank (NDB); didirkan oleh 5 (lima) negara BRICS: Brazil, Rusia. India, Cina (RRT) dan Afrika Selatan. Modal awal USD 50 Milyar, dan akan ditingkatkan hingga mencapai USD 100 Milyar. Dibentuk 15 Juli 2014.

Rute OBOR melewati 3 (tiga) benua, Asia-Eropa-Afrika. SREB bertujuan untuk menghubungkan RRT dengan kawasan Asia Tengah, Rusia, Eropa (kawasan Baltik), serta Teluk Persia dan Laut Tengah. Sedangkan MREB menghubungkan RRT dengan Eropa melelui Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan (SCS) dan RRT ke kawasan Pasifik Selatan melalui SCS.

Berikut ilustrasi-ilustrai terkait OBOR:

one_belt_one_road

obor1

image-1045813-640_panofree-qkde-1045813

OBOR merupakan inisiatif kerja sama regional ambisius RRT guna menciptakan rute perdagangan via darat dan laut. OBOR melibatkan 60 negara, termasuk RI, dan berpotensi untuk mencakup 65% populasi dunia, 1/3 Gross Domestic Product (GDP) dunia dan 1/4 pergerakan barang dan jasa dunia.  Beberapa negara yang dilalui oleh rute OBOR belum / tidak memiliki infrastruktur pendukung yang memadai (pelabuhan, jalur kereta, bandar udara).

Jika dibandingkan oleh Marshall Plan Amerika Serikat (bantuan pembangunan kembali Eropa pasca Perang Dunia ke-2), ukuran OBOR diperkirakan 12 kali lebih besar. Asia Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk membangun seluruh infrastruktur OBOR (2015-2020) mencapai USD 8 Trilyun.

Fakta terkait OBOR:

  1. OBOR dibandingkan dengan Marshall Plan AS. Pemerintah RRT berusaha memperkuat / memperluas pengaruh politik (sphere of influence) ke negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika dan Oseania.
  2. OBOR dipandang sebagai strategi global RRT untuk mendukung perluasan kekuatan PLAN dan memastikan ketahanan energi (Migas).
  3. OBOR merupakan rencana Partai Komunis Tiongkok (dan Presiden Xi Jinping) untuk mempertahankan legitimasi dengan memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat Tiongkok berdasarkan pembangunan perekonomian berbasis perdagangan luar negeri.

Kepentingan Nasional RI berkaitan dengan String of Pearls dan OBOR

RI memiliki posisi yang amat strategis secara geografis dalam strategi String of Pearls dan OBOR. SLOC dalam String of Pearls dan OBOR harus melintasi Selat Malaka dan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 RI ke SCS dan sampai di daratan Tiongkok. Jalur pasokan energi berbasis migas dan perdagangan internasional via laut RRT akan melintasi wilayah perairan teritorial, kepulauan dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI. Jika terjadi satu dan lain hal yang akan menghalangi SLOC tersebut, maka pasokan migas dan jalur perdagangan RRT akan terganggu. Ilustrasi berikut dapat menjelaskan lebih lanjut:

maritime-interests12

SLOC menuju RRT akan melewati ALKI 1, ALKI 2 atau harus memutari Australia jika RI tiba-tiba memutuskan karena satu dan lain hal untuk menutup / memblokade perairannya. Oleh karena itu RRT, secara logis, akan berusaha menjaga hubungan diplomatik sebaik-baiknya untuk menjaga SLOC untuk tetap terbuka. Menurut strategi “String of Pearls“, maka RRT akan menawarkan investasi pengembangan infrastruktur pelabuhan yang lokasinya secara strategis disekitar Selat Malaka dan SCS guna mendukung upaya pengamanan SLOC dan operasi PLAN.

Presiden Xi Jinping memilih Jakarta dalam dalam meresmikan MSR. MSP diresmikan di Jakarta, Indonesia, di hadapan parlemen RI. Proyek MSP yang ditawarkan termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan (umum dan perikanan), jembatan, jalan raya, kereta api, termasuk fasilitas penunjang pelayaran: sensor darat, satelit, radar dan lain sebagainya. Namun, investor RRT memiliki preferensi tersendiri terkait lokasi dimana infrastruktur dan fasilitas-fasilitas tersebut akan dibangun. Lokasi untuk pelabuhan yang diusulkan ialah di Pulau Sabang, Pulau Natuna, Bitung-Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Merauke.

Mengapa lokasi-lokasi tersebut dipilih oleh RRT? hal ini dapat terjawab dengan sendirinya jika memperhatikan lokasi-lokasi tersebut di peta yang ada di ilustrasi-ilustrasi di atas. Lokasi-lokasi tersebut berdekatan dengan SLOC utama dan alternatif perdagangan internasional dan pasokan migas RRT. Jika dianalisis menggunakan teori “String of Pearls“, khususnya dalam rangka mendukung operasi kapal perang, maka posisi-posisi yang dipilih tersebut amat strategis untuk mendukung operasi militer di laut khususnya untuk persiapan dan logistik di kawasan Selat Malaka dan SCS.

Dalam upaya mencapai “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” melalui Nawa Cita, Pemerintah RI sedang membangun infrastruktur khususnya yang mendukung konektifitas di laut, darat dan udara. Di laut Pemerintah RI sedang membangun Tol Laut yang akan memastikan kemudahan logistik sehingga pergerakan manusia, pasokan barang / logistik dan harga komoditas akan mudah dan murah di semua lokasi di Indonesia. Di pulau-pulau terdepan Pemerintah RI sedang meningkatkan investasi karena janji pemerintah untuk membangun dari pinggiran (pulau terdepan dan wilayah perbatasan) untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu jenis infrastruktur yang paling penting ialah pelabuhan.

Kesimpulan

Pemerintah RI wajib berpikir panjang terhadap OBOR, karena investasi infrastruktur, khususnya pelabuhan yang ditawarkan dapat lebih menguntungkan RRT dalam hal sebagai berikut:

  1. Meningkatnya pengaruh politik RRT di RI seiring dengan meningkatnya investasi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa investasi RRT akan bebentuk pinjaman lunak yang pada saatnya harus dibayar kembali. Walaupun jika Pemerintah RI berhutang untuk infrastruktur, terorinya akan dapat dibayar seiring meningkatnya perekonomian RI yang didukung oleh infrastruktur yang dibangun tersebut. Pemerintah RI membutuhkan investasi dan negara yang cukup kaya untuk memberikan bantuan (pinjaman lunak) cepat dan mudah ialah RRT.
  2. Pelabuhan yang akan dibangun dengan dibiayai oleh investasi RRT ialah pelabuhan komersial / sipil, namun dapat saja pelabuhan-pelabuhan tersebut digunakan sebagai tempat bersandar kapal perang RRT, sebagaimana terjadi di Srilanka. menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, negara pantai wajib memberikan akses pelabuhan kepada kapal berbendera asing, baik sipil maupun militer, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Namun bisa saja nantinya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di lokasi-lokasi tertentu tersebut melalui inisiatif OBOR malah menguntungkan RRT jauh lebih banyak daripada menguntungkan Pemerintah RI, sesuai dengan strategi “String of Pearls“.
  3. RRT baru saja meresmikan pangkalan militer di luar negeri pertamanya di Djibouti, Afrika, guna mendukung opersional PLAN (untuk istirahat dan logistik) dalam operasi anti bajak laut di Samudera Hindia. Hal ini dapat dengan mudah diemulasi oleh Pemerintah RRT ditukar dengan bantuan ekonomi kepada Pemerintah RI.
  4. Pemerintah RRT sedang memaksakan klaimnya di wilayah SCS melalui Nine-Dash Lines (9 DL). Kapal-kapal pemerintah RRT (Armada Maritime Surveillance State Oceanic Administration (SOA) RRT) beroperasi di wilayah 9 DL mengawal kapal-kapal perikanan RRT yang beroperasi menangkap ikan. Investasi RRT di kepulauan Natuna dalam bentuk pelabuhan atau pusat industri komoditas tertentu sebagai contoh, tentunya akan lebih menguntungkan Pemerintah RRT sekaligus memperkuat klaimnya di SCS karena dapat digunakan untuk mendukung operasional kapal-kapal SOA dan kapal perikanan RRT.

slide11

natuna

Referensi:

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/filespublication/140624_issuesinsight_vol14no7.pdf

http://www.heritage.org/research/reports/2013/01/chinas-global-investment-rises-the-us-should-focus-on-competition

http://www.huffingtonpost.com/brahma-chellaney/chinese-subs-in-indian-ocean_b_7320500.html

https://en.wikipedia.org/wiki/String_of_Pearls_(Indian_Ocean)

China’s String of Pearls Strategy

String of Pearls: Chinese Geopolitics in the Indian Ocean

http://www.eaglespeak.us/2011/08/refresher-world-trade-route-chokepoints.html

http://www.eaglespeak.us/2007/12/sea-lines-of-communication-sloc.html

http://www.spiegel.de/international/world/china-increasing-overseas-ambitions-with-maritime-silk-road-a-1110735.html

China’s Maritime Silk Road project advances

http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-maritime-silk-road-a-military-strategy/

http://www.mckinsey.com/global-themes/china/chinas-one-belt-one-road-will-it-reshape-global-trade

China’s rise as a regional and global power: The AIIB and the ‘one belt, one road’

https://www.clsa.com/special/onebeltoneroad/

China’s Xi Jinping Talks Up ‘One Belt, One Road’ as Keynote Project Fizzles

Strategi Rantai Pulau (Island Chain Strategy/ICS) dan Nine-Dash Lines (9DL)

Strategi Rantai Pulau (ICS)

ICS disampaikan pertama kali oleh John Foster Dulles (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) ke-52, 1953-1959) pada saat Perang Korea di tahun 1951 sebagai alternatif kebijakan AS untuk membatasi gerak Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). ICS tidak diadopsi AS namun mendapatkan perhatian penuh dari para analis dan penyusun strategi maritim RRT. ICS mempengaruhi penyusunan strategi People’s Liberation Army Navy / Angkatan Laut RRT (PLAN) dan kebijakan ekonomi RRT.

ICS dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: 1st Island Chain (IC), 2nd IC dan 3rd IC.

800px-Geographic_Boundaries_of_the_First_and_Second_Island_Chains.png

1st2nd-island-chain

1st IC

1st IC terdiri dari Kepulauan Kuril,  Jepang, kepulauan Ryukyu, Taiwan, Filipina Utara dan Kalimantan, dari Semenanjung Kamchatka sampai dengan semenanjung Malaka. Beberapa analis berpendapat bahwa 1st IC juga termasuk Kepulauan Aleutian (ujung timur laut). Bagian terpenting dari 1st IC bagi AS ialah Taiwan yang disebut sebagai “Unsinkable Aircraft Carrier” dan merubahan basis jika bermaksud melancarkan operasi militer ke wilayah RRT.

Ist IC memiliki arti yang amat penting bagi doktrin militer People’s Liberation Army (PLA) / Angkatan Bersenjata RRT. PLA memandang wilayah yang dibatasi oleh 1st IC wajib diamankan dari kekuatan musuh (markas, pesawat tempur dan grup kapal induk), untuk menutup wilayah Laut Kuning (Yellow Sea), Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT).

Berdasarkan ICS, maka PLA berusaha keras untuk mengamankan 1st IC dari aset militer AS, jika dipandang perlu PLA melancarkan serangan pendahuluan untuk mencegah kekuatan militer AS menguasai wilayah yang dibatasi oleh 1st IC. Saat ini, PLA sedang membangun kapasitas untuk dapat mengamankan wilayah yang dibatasi oleh 1st IC. PLAN melaksanakan pembangunan kapal perang besar-besaran (Kapal Induk beserta pesawat tempur multi-fungsi, Kapal Perusak, Fregat serba guna, Kapal Pendarat, Kapal Selam (nuklir / konvensional) dan Kapal Patroli Cepat yang dipersenjatai dengan peluru kendali) untuk menandingi Armada ke-7 AS.

first_island_chain_perimeter_marked_in_red

2nd IC

2nd IC terdiri dari Kepulauan Ogasawara, Kepulauan Volcano Jepang, dan Kepulauan Mariana. 2nd IC berada di bagian tengah Samudera Pasifik.

3rd IC

3rd IC terdiri dari Kepulauan Aleutian sampai dengan wilayah Oceania. Bagian terpenting dari 3rd IC ialah Hawaii.

ICS dan 9 DL

Jika diperhatikan, ujung paling selatan dari 1st IC bentuknya menyerupai huruf U dan mirip dengan bentuk 9 DL. 9 DL/ 11 DL disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah Republik Tiongkok pada tahun 1946-47 sebagai upaya mengelola secara administratif wilayah-wilayah Republik Tiongkok dan diadopsi oleh Pemerintah RRT. Rumusan 1st IC dan ICS Dulles memberikan aspek kemiliteran / pertahanan dalam 9 DL RRT.

Aspek kemiliteran inilah yang mendorong Pemerintah RRT lebih aktif memperjuangkan klaimnya di SCS. Setelah  mengalami pertumbuhan ekonomi yang fantastis, Pemerintah RRT memiliki modal untuk membangun dan mengembangkan kekuatan angkatan lautnya sesuai dengan ICS.  Sesuai dengan doktrin pertahanan PLA yang didasari oleh ICS, wilayah 9 DL wajib diamankan untuk memastikan bahwa tidak ada aset asing yang berpotensi untuk digunakan secara militer dalam menyerang daratan RRT.

Berikut ilustrasi yang dibuat oleh Mayor Jeremy Renken dari Angkatan Udara AS tentang aplikasi ICS antara RRT-AS:

A2AD to keep the US Out.png

Sampai saat ini, Pemerintah RRT menghindari penggunaan aset PLAN untuk berpatroli di wilayah 9DL dan menggunakan aset Maritime Surveillance / Pengawasan Maritim yang merupakan satuan pengamanan sipil dibawah State Oceanic Administration (SOA) dan Ministry of Public Security (setara dengan Kemhan) RRT. Armada kapal Pengawasan Maritim SOA dijuluki Angkatan Laut ke-2 RRT setelah PLAN.

Kesimpulan

  1. ICS memberikan penjelasan terhadap dimensi militer / pertahanan 9 DL dan memberikan pencerahan mengapa Pemerintah RRT begitu berkeras dalam memperjuangkan klaim-nya di SCS. Saat ini PLAN sedang membangun kapasitasnya untuk dapat mengamankan secara total wilayah yang berada di dalam 9 DL sebagai bagian dari strategi pengamanan 1st IC.
  2. Walaupun saat ini Pemerintah RRT mencegah eskalasi situasi di SCS dengan hanya menugaskan unsur sipil (Maritime Surveillance SOA) dalam berpatroli memperkuat klaim 9 DL di wilayah SCS namun tetap ada kemungkinan bahwa suatu hari Pemerintah RRT akan menggunakan aset PLAN untuk memperkuat dan mepertahankan klaimnya di SCS.

Referensi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Island_Chain_Strategy

Imperialism and instability in East Asia today

Strategic Architectures

http://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2015-1?IR=T&r=US&IR=T/#17us-military-personnel-in-east-asia-17

https://www.usnwc.edu/Academics/Faculty/Derek-Reveron/Workshops/Maritime-Security,-Seapower,—Trade/Maritime-Working-Papers/cole-island-chains.aspx

http://www.usni.org/magazines/proceedings/2014-04/defend-first-island-chain

http://www.businessinsider.co.id/china-constructing-runway-in-south-china-sea-2015-4/?r=US&IR=T#7JZz8MHUhWWsAb7s.97

https://olli.ucsd.edu/display/documents/ChinasMaritimeStrategy11Feb14.pdf

https://cofda.wordpress.com/tag/second-island-chain/

Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash Line From?

Nine-Dash Lines dan Historic Rights Republik Rakyat Tiongkok

Nine-Dash Lines (9DL) ialah garis demarkasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Tiongkok di tahun 1947 dalam peta dengan judul “the Map of South Chine Sea islands“.

1947southchinasea

1947southchinasea-2_3

Peta terlampir (terdapat 11 garis), kemudian diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1949 dengan menghilangkan 2 (dua) garis dekat perbatasan dengan Viet Nam, sehingga menjadi 9DL dan dapat dilihat dari peta yang Central Intelligent Agency (CIA) Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan tahun 1988.

800px-9_dotted_line.png

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak pernah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang 9DL. Penjelasan yang cukup definitif disampaikan oleh Dr. Wu Shicun, Presiden National Institute for South China Sea Study (NISCSS) yang dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RRT dan Pemerintah Provinsi Hainan. Penjelasan Dr. Wu Shicun ialah bentuk U dari 9DL mengandung:

  1. Kedaulatan atas segara fitur-fitur di dalamnya (pulau, air, wilayah udara).
  2. Hak berdaulat dan jurisdiksi atas air sebagaimana didefinisikan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
  3. Historic Rights“(hak-hak berdasarkan sejarah) atas perikanan, navigasi dan pengembangan sumber daya.

Historic Rights

RRT ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi UNCLOS dari awal sampai dengan akhir pada tahun 1982. Dalam teks UNCLOS tidak terdapat istilah maupun penjelasan terkait “Historic Rights“. Pemerintah RRT secara resmi meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1996. Namun halnya pada saat Pemerintah RRT mengesahkan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) pada bulan Juni 1998, terdapat kalimat yang mencantumkan istilah yang diterjemahkan sebagai Historic Rights dan mendasari penjelasan dr Dr. Wu Shicun.

Dalam arsip-arsip terkait 9DL ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

  1. Dalam penyusunan peta yang mengandung 9DL (11 DL) pada tahun 1946-47, Pemerintah Republik Tiongkok tidak pernah menyebut “Historic Rights” atas air, perikanan, maupun sumber daya. Pada bulan Februari 1948, Pemerintah Republik Tiongkok secara resmi menerbitkan “Atlas of Administrative Areas of the Republic of China“termasuk peta pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan / South China Sea (SCS) dengan 9DL (11DL). Pemerintah Republik Tiongkok mengklaim pulau-pulau dalam 9DL (11DL) tapi tidak menyebutkan perairan / wilayah perairan dan “Historic Rights“.
  2. Pasca kemenangan PKT ditahun 1949, tidak ada perubahan terhadap interpretasi terhadap 9DL (11DL) kecuali menghilangkan 2 garis dekat perbatasan dengan Viet Nam. Dalam “Declaration on the Territorial Sea” ditahun 1958, Pemerintah RRT menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut merupkan wilayah RRT dan memiliki 12 mil laut laut teritorial namun dipisahkan oleh Laut Lepas dari wilayah daratan RRT. Tidak ada penjelasan terkait “Historic Rights”.
  3. RRT dan Republik Viet Nam bertempur (Battle of the Paracels) pada Januari 1974 dimana tentara RRT (People’s Liberation Army/PLA) mampu mengusir tentara Pebublik Viet Nam dari posisinya di Kepulauan Paracel. Pertempuran disebabkan karena Pemerintah Republik Viet Nam bermaksud mengekspoitasi blok minyak lepas pantai di wilayah Kepulauan Paracel dan RRT bermaksud sama. Pemerintah RRT mengeluarkan pernyataan bahwa sumber daya yang berada di pulau-pulau (Kep. Paracels) dan peairan disekitarnya merupakan milik RRT. Tidak ada pernyataan mengenai “Historic Rights”. 

Fakta di atas tidak berubah sampai dengan tahun 1998, saat Pemerintah RRT mengesahkan UU ZEE dan LK RRT.

Fakta-fakta tambahan:

  1. Pemerintah RRT telah melaksanakan survei seismik di wilayah Kepulauan Spratly dan dari data-data yang dikumpulkan menemukan potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang cukup berarti.
  2. Provinsi Hainan RRT memiliki armada perikanan yang cukup besar dan industri perikanan merupakan salah satu penggerak perekonomian Hainan. SCS memiliki potensi perikanan yang cukup besar (belum diatur oleh Regional Fisheries Management Organization /RFMO ) sehingga dapat dieksploitasi sebanyak-banyaknya.
  3. Akademisi-akademisi RRT menjelaskan bahwa dokumen-dokumen sejarah  yang berasal dari Kerajaan Tiongkok dari Dinasti Han, Song, Yuan, Ming, dan Qing telah menjelaskan fitur-fitur di SCS. Sejak dahulu nelayan dan pelaut Tiongkok telah menangkap ikan dan tinggal di beberapa pulau di SCS serta memberikan nama terhadap species-species ikan yang ditangkap, dan bernavigasi menggunakan buku petunjuk navigasi (diterbitkan pada masa Dinasti Ming & Qing) yang memberikan nama fitur-fitur kepulauan yang ada di SCS.

Kesimpulan

  1. 9DL (11DL) dibuat berdasarkan klaim teritorial Pemerintah Republik Tiongkok atas pulau-pulau di wilayah LCS dan dilanjutkan oleh Pemerintah RRT.
  2. Terjadi pergeseran klaim oleh Pemerintah RRT pada saat Pemerintah RRT berusaha memaksimalkan klaim di SCS. Retorika Pemerintah RRT mulai  menggunakan istilah “Historic Right” dan “Traditional Fishing Ground“, berdasarkan dokumen-dokumen sejarah kerajaan Dinasti Han, Song, Yuan, Ming dan Qing.
  3. Namun halnya, upaya Pemerintah RRT dalam memperkuat klaimnya wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Pemerintah RRT telah meratifikasi UNCLOS 1982 di tahun 1996 sehingga secara hukum wajib tunduk atas segala ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya. “Historic Right” tidak ada ketentuannya , sedangkan “Traditional Fishing Ground” ketentuannya diatur lebih lanjut dengan syarat-syarat yang jelas di UNCLOS 1982.

Referensi:

Shicun Wu, Keyuan Zou Arbitration Concerning the South China Sea: Philippines Versus China, Routledge, 2 Mar 2016 p.132

Chris P.C. Chung, Drawing the U-Shaped Line: China’s Claim in the South China Sea, 1946–1974, Modern China 1–35 (2015)

http://blog.geogarage.com/2016/07/chinas-historic-rights-in-south-china.html

http://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2015-1?IR=T&r=US&IR=T/#16-asian-military-personnel-16

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_South_China_Sea_dispute